Obligasi Batara Kala

 

Swuh rep doto pitono. Tersebutkan Batara Guru, rajanya para dewa dalam dunia pewayangan Jawa, sedang melanglang buana bersama istrinya naik binatang tunggangannya, sapi Andini yang diceritakan bisa terbang. Di udara di atas laut, syahwat mereka bangkit dan keduanya tidak bisa menahan nafsu sehingga terjadilah persetubuhan di punggung binatang.

Campuran ovum dan sperma hasil persetubuhan yang tidak pada tempatnya tersebut menetes ke laut dan berkembang menjadi bayi berwujud raksasa bernama Batara Kala. Dalam proses menjadi dewasa Batara Kala tumbuh tidak sempurna dan menimbulkan kegemparan di jagad karena ia makan setiap manusia yang dijumpainya. Ia berhasil ditenangkan setelah diakui anak oleh Batara Guru, yang hanya membolehkan Batara Kala makan orang-orang yang memiliki sukerta. Dari mitos ini kemudian lahirlah tradisi ruwatan. Anak atau orang yang memiliki sukerta akan diruwat agar bebas dari ancaman kematian Batara Kala.

Saya mendapat penjelasan dari almarhum Karkono Partokusumo alias Kamajaya, salah satu pendiri dan waktu itu kepala Lembaga Javanologi Jogjakarta. Pada tahun 1988 itu saya adalah mahasiswa yang menyambi menjadi wartawan. Itulah laporan saya pertama yang menggunakan byline.

Sepuluh tahun kemudian atau sepuluh tahun lalu, atau tepatnya 25 Septembet 1998, lahir raksasa baru di jagad ekonomi Indonesia yang tercipta by accident, bukan by design, yakni surat utang negara (SUN) dalam jumlah meraksasa IDR710,524 triliun. Obligasi ini terdiri dari tiga batch, yaitu pertama, SU-005 senilai IDR9,970 triliun yang akan jatuh tempo tahun 2009 yang digunakan untuk kredit program. Kedua, obligasi penjaminan senilai IDR267,128 triliun yang dalam bentuk obligasi penjaminan yang diserahkan ke Bank Indonesia (BI) guna menutup kewajiban pemerintah karena telah memerintahkan bank sentral menyalurkan Bantuan Likuiditas BI (BLBI) ke bank-bank sulit likuiditas selama krisis moneter. Dengan kata lain obligasi penjaminan diterbitkan pemerintah untuk mengambil alih hak tagih atas BLBI yang telah disalurkan BI ke bank-bank. Tagihan ini kemudian dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan karena banyak bank penerima tidak mampu membayar kembali BLBI, maka tagihan atas BLBI tersebut kemudian dikonversi menjadi penyertaan sementara (PMS) yang kemudian diprivatisasi.

Ketiga, obligasi rekapitalisasi senilai IDR433,426 triliun yang disuntikkan ke bank-bank pemerintah dan bank swasta yang sahamnya telah diambil alih pemerintah.  Tujuannya adalah membuat bank-bank tersebut, yang secara teknis sudah bangkrut karena kewajibannya lebih besar dari aktiva, dapat tetap beroperasi dan mengelola portofolio kreditnya sehingga dapat menghasilkan laba.

Seperti Betara Kala, SUN tercipta tidak by design, tetapi by accident. Penerbitan SUN tersebut bukan sepenuhnya atas kemauan pemerintah, tetapi karena tekanan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) sebagai balasan dari komitmen pinjaman IMF yang bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis moneter. Sebelumnya, Pemerintah Orde Baru belum pernah menerbitkan surat utang di dalam negeri sehingga penerbitan SUN adalah tonggak sejarah penting. Pemerintah Orde Baru, melalui BI, telah menerbitkan obligasi berdenominasi dolar AS di bursa efek New York pada 1996 dan mencari pinjaman asing yang nilainya begitu besar sehingga memperparah krisis moneter.

Indikasi kecelakaan, terlihat dari sisi hukum. SUN pertama diterbitkan tanpa landasan hukum yang memadai. Dasar hukum penerbitannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 1999, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.017/1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menku Nomor 564/KMK.017/1999. Baru menjelang penerbitan dan penjualan menjual SUN kepada publik pada akhir 2002, pemerintah mengundangkan UU Nomor 24 tahun 2002 tentang SUN.

Kepada penulis, Paulus Nurwandono, mantan kepala riset efek pendapatan tetap PT Mandiri sekuritas yang kini menjadi direktur PT Sarana Multigriya Finansial, menyatakan pendapatnya bahwa karena pasar muncul tidak by design, maka pasar berkembang dengan tidak sempurna. Bahkan pasar SUN berkembang melalui mekanisme trial and error. Banyak perkembangan terjadi karena kesalahan. Berbagai masalah muncul di tengah jalan tanpa antisipasi seperti masalah transparansi pasar, likuiditas pasar sekunder, termasuk masalah repurchase agreement (Repo), market maker dan lain-lain. Pengembangan instrumen juga tersendat-sendat.

Seperti Batara Kala, SUN juga menelan korban. Obligasi rekapitalisasi telah menjadi beban negara dan pembayar pajak. Ketika menerbitkan obligasi, pemerintah tidak menerima dana tetapi sejak awal pemerintah harus membayar bunga dengan dana dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah mendapat pajak penghasilan dari bunga dan diskonto yang dibayarkan ke pemodal, tetapi nilainya sangat sumir. Apalagi bank, pemegang SUN paling banyak, sampai sekarang mendapat insentif untuk tidak membayar pajak tersebut. Dua penerima bunga SUN utama lain, perusahaan asuransi dan reksa dana, juga memperoleh insentif yang sama.

Pemerintah kemudian bisa memperoleh dividend atau menjual saham bank penerima BLBI yang diambil alih dan sudah kembali sehat (alias melakukan divestasi), tetapi nilainya hanya seujung kuku dari bunga yang dibayarkan kepada bank tersebut. yang aset yang diambilnya (berupa saham bank) penerima. Sebagai gambaran pada tahun 2001 pemerintah mengeluarkan IDR62,5 triliun atau 27% dari APBN untuk membayar bunga dan pokok SUN, yang nilainya menjadi IDR60 triliun pada tahun 2003. Negara akan tetap mengeluarkan uang sebesar ini ke depan, mungkin lebih banyak, karena nilai outstanding SUN terus bertambah, bukannya berkurang seperti rencana semula.

Dengan mengeluarkan banyak dana untuk beban obligasi negara, maka porsi anggaran untuk pembangunan menjadi berkurang. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi menjadi rendah dan pada gilirannya menambah angka pengangguran. Pada saat yang sama, pemerintah telah melanggar UUD 1945 karena mengalokasikan anggaran pendidikan kurang dari 20% sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali memutus pemerintah bersalah karena melanggar UUD, tetapi membiarkan UU APBN tetap berlaku. Belakangan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan dihadapan Sidang Paripurna DPR menegaskan tekad untuk menjalankan keputusan ini dalam APBN 2009. Sebenarnya, beban obligasi sudah di luar kemampuan pemerintah. Ini terlihat sejak September 2002 ketika pemerintah melakukan reprofiling instrumen dan kemudian menerbitkan obligasi baru untuk mengganti yang sama.

Keberadaan SUN tampaknya telah merongrong kewibawaan pemerintah. Pasalnya, kini SUN banyak dipegang oleh pemain-pemain besar, sebagian di antaranya adalah pemodal asing. Kini mereka berusaha mendiktekan pemerintah, dengan memaksa pemerintah menerbitkan SUN baru dengan harga yang mereka inginkan. Caranya, mereka tidak mau membeli kalau tawaran harganya rendah.

Terlepas dari semua beban tersebut, idak ada nilai tambah dari SUN yang bernilai ratusan triliun rupiah. Uang tersebut, khususnya diskonto dan bunga, mengalir ke pemodal portofolio, yang tentu saja bukan termasuk orang miskin. Ini karena tujuan penerbitan adalah sebagai berikut: (i) membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (ii) menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran (cash-mismatch) dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran; dan (iii) mengelola portofolio utang negara. Di banyak negara lain, dana hasil penjualan obligasi negara adalah untuk menghidupkan sector riel, sehingga bisa memberi nilai tambah ke perekonomian dan bisa dinikmati oleh berbagai kalangan penduduk.

Banyak negara menerbitkan obligasi untuk mendanai proyek atau tujuan lain. AS menggunakan sejak tahu-tahn ertama pendiriannya, menggunakan hasil penjualan obligasi untuk membiayai peramg. Atau membiayai protek tettentu. Di Indonesua, penggunaan untuk proyek masih rencana.

Korban lain dari raksasa SUN adalah pemodal, khususnya yang membeli obligasi melalui reksa dana. Sebagai instrumen investasi, SUN dianggap instrument bebas risiko dan oleh karena itu aman. Kenyataannya, harga obligasi tidak kalah fluktuatifnya daripada obligasi korporat. Pada tahun 2005, ketika industri reksa dana diterpa badai redemption, harga SUN merosot bahkan ada yang sampai ke level 70 (dari nilai nominal 100). Pada saat itu, harga obligasi korporat malah stabil.

Tanpa melibatkan suntikan dana, maka penerbitan obligasi rekapitalisasi adalah sebuah rekayasa keuangan (financial engineering). Semula para pejabat IMF sepakat bahwa obligasi negara diterbitkan hanya agar bank tetap beroperasi dan obligasi tersebut dapat ditebus dengan rekayasa keuangan lain sehingga tidak harus melibatkan pembayaran dengan uang tunai yang dapat membebani keuangan negara. Tetapi pemerintah memutuskan untuk menyelesaikan secara tunai, sebuah keputusan yang mendapat sambutan hangat dari pelaku pasar modal. Mereka menyatakan keputusan itu akan mengembangkan pasar surat utang yang sangat dibutuhkan Indonesia. Mereka juga dengan fasih menyebut manfaat kehadiran SUN di pasar surat urang, Misalnya saja, SUN bisa menjadi benchmark untuk kupon obligasi korporat. Obligasi pemerintah dapat, dan terbukti, menjadi sarana investasi. Obligasi negara membuat pasar surat utang menjadi likuid, yang dapat akan mempermudah pemerintah dalam menerbitkan obligasi untuk membiayai defisit anggaran. Peran SUN penting karena nilai outstanding obligasi perusahaan (corporate bond) masih sangat terbatas dan pemainnya itu-itu saja. Mereka tidak menyebutkan bahwa solusi tunai untuk SUN menguntungkan mereka secara finansia. Mereka menolak upaya untuk mengenakan pajak.

Dewasa ini karena tuntutan anggaran belanja, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menarik insentif yang diberikan kepada bank, perusahaan asuransi dan reksa dana. Tetapi pelaku pasar, khususnya pengelola reksa dana, tidak mendukung rencana tersebut dan bahkan berusaha agar insentif tersebut tidak dicabut.

1 Response to “Obligasi Batara Kala”


  1. 1 contoh kata pengantar July 12, 2014 at 2:49 am

    Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?
    I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog.

    Any feed-back would be greatly appreciated.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Situs Ini Telah Dikunjungi

  • 80,486 Tamu

Rubrik

Tulis alamat email Anda untuk menerima pemberitahuan setiap ada unggahan baru.

Join 27 other followers


%d bloggers like this: