Beban Ekonomi Pemilu

 

Seorang pedagang warung tegal ‘Barokah’ di jalan Kemang Raya, tempat awak redaksi Majalah STABILITAS kadang makan siang, mengaku heran akhir-akhir ini. Mengapa harga sembako naik meskipun pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak, tarif angkutan umum dan tariff listrik? (Dalam iklam mereka di berbagai media massa, Partai Demokrat mengklaim penurunan tersebut sebagai bukti keberhasilan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang mereka dukung). Pada saat yang sama, suku bunga juga dalam tren menurun.
Penjelasan atas gejala tersebut disampaikan Fauziah, Phd, peneliti di Lembaga Pengembangan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia: harga naik karena banyak pedagang besar sembako di Jakarta dimintai sumbangan oleh partai politik (parpol). Mereka tidak mampu menolak permintaan itu dan tidak mau rugi juga. Solusinya, mereka memasukkan ‘sumbangan’ ke parpol tersebut sebagai biaya. At the end of the day, konsumen juga yang menanggung kenaikan harga.
Sebenarnya, permintaan ‘sumbangan’ oleh parpol merupakan satu ekses dari rangkaian pemilihan umum yang biasa terjadi di Tanah Air. Kita banyak mendengar dan membaca bahwa selama ini banyak badan usaha milik negara (BUMN) menjadi sapi perah politisi yang menggalang dana pemilu. Pengelola BUMN mungkin tidak berani menolak dan tidak mau rugi juga. Yang jelas kita merasakan banyak layanan publik yang tidak bisa dinikmati sebagaimana seharusnya.
Pola penggalangan dana pemilu di atas dapat berlangsung tanpa paksaan dan dengan demikian bisa sah secara hukum, namun dampaknya negatif bagi masyarakat dan negara. Ada pula penggalangan dana secara illegal, tetapi dampaknya bisa bagus bagi perekonomian. Pakar Hukum Money Laundering Universitas Trisakti Yenti Garnasih misalnya menduga bahwa pemilihan umum menjadi momen bagi banyak orang untuk melakukan money laundering. Demi perlindungan politik atau kepentingan bisnis lain, pelaku kejahatan seperti koruptor, drug dealer dan illegal logger menyumbang dalam jumlah besar ke partai politik atau wakil parpol. Secara teknis, transaksi tersebut bisa berjalan karena kendala pengawasan.
Meskikun dana yang masuk lewat money laundering illegal — bersama dengan dana dari pemerintah, dana kampanye resmi parpol dan para calon legislatif (caleg) — dapat meningkatkan permintaan akan barang-barang yang banyak dibutuhkan selama kampanye, seperti kain, makanan, BBM, akomodasi.
Banyak pengamat optimistis bahwa Pemilu 2009 berjalan lancar. Dengan asumsi ini, mereka sepakat pemilu 2009 seperti halnya Pemilu 2004 akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, belanja pemerintah untuk pemilu (dalam textbook sering disingkat sebagai G) dan konsumsi masyarakat (C) selama pemilu tercatat dalam penghitungan produk dometik bruto (PDB). Apalagi nilainya cukup besar, sampai ID50 triliun. Akibatnya, meski nilai ekspor (E) dan impor (I) serta investasi (I) di Tanah Air tetap rendah, antara lain karena imbas krisis keuangan global, pertumbuhan ekonomi nasional bisa tetap tinggi.
Sumbangan pemilu bagi perekonomian bisa berasal dari perilaku caleg yang melakukan money politic. Meskipun melanggar hukum, money politic bisa dipahami sebagai proses redistribusi pendapatan, dari caleg yang mapan secara ekonomi ke masyarakat. Sekarang ini beredar rumor kencang bahwa seorang caleg di satu daerah pemilihan IV untuk kursi DPRD II Klaten mengumpulkan 25.000 foto kopi Kartu Tanda Penduduk. Caleg tersebut menjanjikan uang IDR25.000 sampai IDR50.000 untuk penduduk yang menyerahkan foto kopi KTP mereka. Sebenarnya, dia hanya membutuhkan 13.000 suara untuk mendapat satu kursi. Seorang yang mengaku dekat dengan caleg tersebut mengatakan bahwa caleg tersebut mengalokasikan IDR2 miliar, dari total kekayaannya sebesar IDR8 miliar untuk biaya kampanye. Dengan begitu, kalaupun nantinya gagal mendapat kursi, ia tidak akan jatuh miskin.
Tetapi ada sisi gelap dari dampak positif pemilu bagi perekonomian nasional. Kerana belanja pemilu digunakan untuk barang yang sifatnya konsumtif, maka spill-over effect dari belanja tersebut pendek. Bandingkan kalau dana tersebut digunakan untuk membiayai produksi, misalnya membangun perkebunan atau pabrik yang bisa memberikan nilai tambah dalam jangka panjang. Di sisi lain, dana kampanye caleg – baik yang resmi maupun berujud money politic – akan mengurangi nilai simpanan masyarakat. Dalam praktik, demi mengejar kursi di lembaga legislative banyak caleg yang menjual aktiva produktifnya.
Sebuah contoh akan menegaskan hal ini. Seorang kawan menjual sawah dan menggadaikan rumah untuk menggalang dana kampanye pribadi lima tahun lalu. Beruntung, ia berhasil mendapat kursi di DPRD II. Namun selama hampir lima tahun menjadi anggota dewan, ia belum melunasi pinjamannya. Kini memasuki pemilihan umum 2009, ia mencari pinjaman lagi untuk biaya kampanye untuk mempertahankan kursi di dewan.
Pengeluaran kampanye caleg bisa juga memberikan serangan balik. Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia menduga bahwa pengeluaran para caleg bukan tanpa pamrih. Menurut Arbi, menjadi gejala umum bahwa para anggota dewan akan berusaha menutup pengeluaran kampanye —atau malah melebihinya, meskipun untuk itu mereka harus korupsi. Atau kalau tidak, mereka melakukan pekerjaan yang memberikan manfaat finansial ekstra. Misalnya, selama ini kita melihat banyak RUU tentang persoalan yang menyangkut kepentingan khalayak tetap tersimpan dilaci, karena promotor RUU tersebut tidak memiliki dana memadai untuk memperlancar proses pembahasannya. Dengan demikian, jelas anggota dewan menjadi beban bagi perekonomian nasional.
Sebagai manusia, anggota dewan tidak masuk dalam proses produksi. Mereka adalah kaum konsumtif yang memiliki daya beli tinggi. Mereka dapat berperan dalam perekonomian, jika mereka memperjuangkan aspirasi konstituennya. Dengan kekuasaan yang mereka miliki sebagai anggota legislative, mereka dapat mempengaruhi hasil kebijakan pemerintah melalui prosedur demokratik. Mereka juga bisa membuat kesepakatan dan konsensus dengan wakil dari konstituen lain sehingga perbedaan pendapat atau kepentingan di lapangan tidak berujung pada kekerasan fisik atau kerusuhan.
Tetapi bagaimana jika para pemilih tidak rasional, dalam arti cukup teredukasi untuk melaksanakan hak politik mereka dan mampu menyuarakan aspirasi mereka dan tidak memilih caleg yang memberi mereka uang. Kalaupun pemilih rasional, apakah wakil mereka mampu memperjuangkan aspirasi mereka. Sebagai contoh, mampukah mereka mengartikulasikan aspirasi pemilih, yang, menurut survei oleh lembaga SETARA Institute, mementingkan aspek ekonomi.
Ketika terjadi crash reksa dana pada 2005, banyak anggota DPR pusat yang berbicara lantang di depan public dengan maksud menyuarakan kepentingan public. Ironisnya, ia tidak bisa membedakan reksa dana dengan Danareksa. Seorang pejabat Bapepam-LK pernah menyatakan bahwa hearing soal pasar modal sering kali berubah menjadi pembekalan bagi anggota DPR.
Efisiensi para legislative dalam system pemerintahan demokrasi sudah lama dipertanyakan para ekonom, termasuk termasuk Milton Friedman, salah satu pemimpin Aliran Chicago yang mendukung pasar bebas. Menurut mereka, sistem pemerintahan demokrasi efisien jika memenuhi tiga criteria: para pemilih rasional, pemilihan berlangsung kompetitif, dan biaya transaksi politik relatif rendah.

0 Responses to “Beban Ekonomi Pemilu”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Situs Ini Telah Dikunjungi

  • 80,405 Tamu

Rubrik

Tulis alamat email Anda untuk menerima pemberitahuan setiap ada unggahan baru.

Join 27 other followers


%d bloggers like this: