Manipulasi Permintaan Agregat

Bagi bangsa kita, pengangguran menjadi masalah klasik akibat ketidakmampuan para pemimpin kita memadukan tenaga kerja, sumber daya alam dan permodalan yang semuanya tersedia dalam jumlah berlimpah. Dan di tengah krisis ekonomi global sekarang ini, jumlah pengangguran semakin meningkat. Selain angkatan kerja baru, banyak pekerja berubah status menjadi penganggur akibat pemberi kerja terdera oleh krisis global.
Para pemimpin kita rupanya sudah menyadari hal ini. Sebagaimana dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di depan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat akhir Januari 2009, krisis keuangan global akan menggagalkan upaya pemerintah mengurangi pengangguran. Sri memperkirakan tingkat penganguran terbuka akan mencapai 8,3-8,9% pada akhir 2009, di atas itarget sebesar 7,44%.
Pengangguran harus mendapat perhatian besar dari pemerintah karena dampak negatifnya. Pengangguran pada mulanya menurunkan kemampuan untuk mengonsumsi dan memenuhi kewajiban financial, apakah itu menyekolahkan anak, membayar cicilan pinjaman. Kegagalan membayar kewajiban cepat atau lambat akan mengganggu kreditur, apakah bank, perusahaan pembiayaan. Pengangguran dalam jangka panjang akan meningkatkan tingkat kurang gizi, sakit, tekanan mental, kehilangan harga diri dan depresi. Pengangguran akan menurunkan kualitas SDM.
Pendek kata pengangguran akan meningkatkan jumlah orang miskin. Hal ini juga ditegaskan Sri Mulyani, yang menyatakan bahwa krisis keuangan glonal telah mempersulit upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan menjadi 11,5%, tetapi akan tetap berkisar pada level 13,5%. Peningkatan pengangguran dan kemiskinan ini terjadi karena prediksi melemahnya laju pertumbuhan ekonomi.
Dalam mengatasi berbagai masalah tersebut, rupanya para pemimpin kita – baik eksekutif dan yudikatif – menggunakan pendekatan Keynesian, yakni dengan memanipulasi permintaan agregat. Pemerintah tampaknya percaya bahwa pengangguran siklikal yang diakibatkan lesunya ekonomi terjadi ketika tidak ada cukup banyak permintaan agregat dalam perekonomian. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar aktivitas produksi terus berjalan para pemerintah dan DPR pada akhir Februari 2009 menyepakati adanya alokasi belanja untuk paket stimulus fiskal senilai IDR75,3 triliun dalam APBN 2009.
Sebagian besar stimulus fiskal itu tersedia dalam bentuk insentif pajak korporat dan pajak penghasilan individu dan sisanya dalam bentuk penambahan belanja infrastruktur, kenaikan gaji pegawai negeri sipil sebesar 15%, perluasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), bantuan langsung tunai, serta peningkatan subsidi pertanian dan perumahan. Selain itu pemerintah menurunkan harga energi dengan harapan akan diikuti penurunan harga barang konsumsi dan dengan demikian mengerem laju inflasi.
Banyak pengamat meragukan program stimulus fiskal pemerintah dapat secara efektif mengatasi persoalan. Sebagian meragukan dana anggaran dapat terserap oleh masyarakat. Ada pula yang khawatir bahwa program tersebut salah sasaran. Keringan pajak PPh pasal 21 juga dinilai kurang signifikan karena tenaga kerja di sektor usaha yang terdera krisis keuangan global pada umumnya belum masuk dalam kategori penghasilan kena pajak.
Kalaupun semua program tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka stimulus ekonomi tersebut sifatnya hanyalah sementara karena sumber dananya adalah dari APBN 2009. Selain itu tampak jelas bahwa stimulus tesebut juga bersifat jangka pendek. (Sebagai perbandingan di AS, Presiden Barry Obama juga melancarkan paket stimulus ekonomi, yang utamanya diarahkan ke korban krisis, yakni debitur KPR dan mereka yang kena PHK.) Bahkan banyak pengamat curiga bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaan, mengingat bahwa kebijakan tersebut diluncurkan menjelang pelaksanaan pemilihan umum.
Persoalannya kemudian, apakah paket stimulus tersebut akan berlanjut. Tampaknya sulit mengharapkan pemerintah akan mempertahankan kebijakan tersebut dalam jangka panjang. Ada dua alasan utama untuk ini. Pertama, discretionary spending pemerintah sangat terbatas, antara lain karena beban utang pemerintah yang terus meningkat. Mengutip riset Yanuar Rizki, Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Rasio Surat Utang Negara (SUN) terhadap produk domestik bruto pada 2008 adalah sebesar 117,98% atau meningkat sebesar 220 basis poin jika dibandingkan 2007 sebesar 96%. Sementara itu, selama periode yang sama tax ratio hanya naik pada 20 basis poin menjadi 13,6% pada 2008 dari 13,4%. Rasio pajak bisa menurun ke depan dengan adanya insentif pajak, sebagai bagian dari paket stimulus, yang mulai diberlakukan Januari 2009.
Dengan demikian, jika paket tersebut diperpanjang, maka pemerintah harus melebarkan deficit anggaran akan semakin melebar, kalau pemerintah mempertahankan alokasi belanja negara seperti yang ada sekarang. Untuk menutup deficit, maka utang pemerintah akan semakin besar. Padahal besarnya utang pemerintah akan memberi dampak negatif lain, yakni konsentrasi pendapatan ke sedikit pemegang surat utang pemerintah. pendapatan pajak akhirnya akan mengalir ke sedikit pemegang surat utang pemerintah.
Kedua, tahun ini juga ada pergeseran kepemimpinan yang sifatnya regular. Pemilihan umum legislative yang berjalan amburadul sudah menghasilkan anggota legislative baru yang secara resmi sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Ini penting karena mereka, bersama presiden dan wapres yang akan dipilih dalam pemilihan presiden mendatang, akan menentukan kebijakan macam apa yang akan dilakukan. Apakah mereka nanti mempunyai kepedulian yang sama soal pengangguran.
Dan yang lebih mengkhawatirkan, tampak jelas bahwa kepercayaan kepada anggota legislative menurun. Hal ini terlihat dari maraknya money politik dalam pemilihan umum legislative tersebut. Banyak pemilih mau menerima uang dari calon legislative karena mereka tidak yakin bahwa siapapun yang dipilih tidak akan memperjuangkan nasib mereka. Maka para pemilih bersifat praktis, mencontreng caleg yang memberikan manfaat kepada mereka secara instant dan langsung: uang atau sembako.
Kecenderungan caleg untuk “membeli” suara menilbulkan kekhatiran bahwa setelah menjadi anggota dewan yang terhormat mereka akan memperjuangkan kepentingan individu terlebih dahulu, yakni mendapatkan kembali dana yang mereka keluarkan selama pemilihan umum dan kalau perlu dengan hasil investasinya. Dengan demikian, mereka akan menempatkan kepentingan masyarakat di urutan belakang.

0 Responses to “Manipulasi Permintaan Agregat”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Situs Ini Telah Dikunjungi

  • 80,405 Tamu

Rubrik

Tulis alamat email Anda untuk menerima pemberitahuan setiap ada unggahan baru.

Join 27 other followers


%d bloggers like this: