Pemimpin Tanpa Pamrih Pribadi

Who will cure the nation’s ill? A leader with a selfless will

Wisdan Hugh Auden

Pernyataan pertama Aburizal Bakrie setelah ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Perekonomian pada 18 Oktober 2004 berisi tekad untuk menggerakkan sektor riel. Untuk tujuan ini, pemerintah akan berusaha mengalirkan sebagian dari dana Rp 190 triliun yang ngendon di Sertifikat Bank Indinesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN). Dua instrumen utang ini berguna untuk mengelola utang negara dan kondisi moneter dan tidak memberikan nilai tambah pada perekonomian. Kedua efek itu malah membebani negara secara finansial.

Sebenarnya, tekad Ical – begitu Aburizal Bakrie biasa dipanggil – itu merupakan gagasan jitu dan sesuai dengan tuntutan publik. Oleh karena itu, gagasan tersebut tidak saja perlu dikumandangkan, tetapi juga didukung penuh.

Dengan latar belakangnya sebagai pelaku bisnis yang berangkat dari sektor riel dan industri, kita berharap bahwa Ical mampu mencari cara untuk menyelesaikan akar yang membuat bank dan pemodal lebih suka menanamkan dana di SUN dan SBI, bukannya berinvestasi di sektor riel. Misalnya dengan menyelesaikan obligasi rekap dengan rekayasa keuangan, alias non-tunai, sebagaimana obligasi rekap dulu diciptakan.

Sebenarnya, gagasan untuk menyelesaikan SUN melalui rekayasa keuangan  sudah disetujui Dana Moneter Internasional (IMF), lembaga yang mengusulkan likuidasi beberapa bank pada tahun 1998. Likuidasi bank ini lalu menjadi penyebab krisis perbankan, yang berbuntut pada penerbitan obligasi rekapitalisasi. Beberapa anggota DPR baru-baru ini juga mendorong upaya penyelesaian kewajiban obligasi rekap, yang nilainya dalam beberapa tahun terakhir jauh lebih besar daripada subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Kalau obligasi rekap bisa diselesaikan secara non-tunai, maka pemerintah melangkah bak pepatah: Sekali dayung, dua atau tiga pulau terlampaui. Pulau pertama: Menyisakan banyak dana APBN untuk membiayai pembangunan, sehingga tidak harus melebarkan defisit seperti yang kini direncanakan pemerintah. Pulau kedua: Pemerintah tidak perlu menerbitkan obligasi pemerintah, yang intinya sekarang adalah untuk membayar bunga dan menebus obligasi rekap yang lebih dulu. Bahkan dengan menyelesaikan obligasi rekap secara non-tunai, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM, yang sangat berpotensi ditentang masyarakat. Kalaupun pemerintah tetap menaikkan harga BBM, maka jelas akan mempercepat laju inflasi. Karena potensi inflasi lebih tinggi daripada target pertumbuhan ekonomi, maka secara riel akan terjadi pertumbunan ekonomi negatif. Artinya, pembangunan tidak meningkatkan kemakmuran rakyat.

Namun amat disayangkan ketika yang dilakukan tim Ical adalah mempengaruhi Bank Indonesia untuk membalikkan arah kebijakan perbankan, yakni dengan melonggarkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dengan melonggarkan BMPK, berarti Bank Indonesia menjauh dari sasaran Basel Accord II, yang intinya adalah menekankan kehati-hatian dan menurunkan risiko.

Selain itu, perubahan aturan tersebut bisa diartikan sebagai inkonsistensi. Pada 6 September 2004 Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan BI, Muliaman Hadad, dalam sebuah seminar perbankan di Hotel Le Meridien, Jakarta, menyatakan BI tidak akan mengubah peraturan BMPK. Alasannya, aturan tersebut dinilai sudah sesuai standar internasional. Menurut Muliaman, peraturan BMPK maksimal 10 persen masih tetap bisa mendorong perbankan untuk melakukan konsolidasi sesuai ketentuan arsitektur perbankan Indonesia.

BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana kepada pihak lain yang diperkenankan terhadap modal bank. Penyediaan dana tersebut bisa dalam bentuk: Kredit, surat berharga, penempatan surat berharga, tagihan akseptasi, derivatif kredit, transaksi rekening administratif, tagihan derivatif, potential future credit exposure, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, dan bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan 11 poin di atas.

Berdasar aturan yang baru, maka seluruh portofolio Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10 persen dari modal bank. Penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20 persen dari modal bank. Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam, misalnya kelompok tani, yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25 persen dari modal bank. Ketentuan tersebut lebih longgar lagi kalau bank menggunakan dana untuk membeli surat utang pemerintah dan SBI, atau kalau ingin mengakuisi bank lain.

BMPK bersifat dinamis. Artinya, kalau modal bank menurun, maka level BMPK juga harus disesuaikan. Mengapa BMPK diperlukan? BMPK memaksa bank untuk melakukan diversifikasi dalam menyediakan dana bagi pihak lain guna menurunkan risiko kredit. Dengan kata lain BMPK mencegah bank memusatkan dana ke sedikit pihak karena kegagalan satu pihak dapat membawa bank ke kesulitan.

Dampak Negatif

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/3/PBI/2005 tentang BMPK, khususnya Pasal 31 ayat 1, menunjukkan bahwa pelonggaran BMPK tersebut adalah salah satu langkah bagi BI untuk mempercepat konsolidasi perbankan. Pasalnya, dengan ketentuan BMPK lama, maka program merger dan akuisisi terhambat, karena beberapa bank besar seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI gagal memenangkan program divestasi saham pemerintah. Maka tidak mengherankan kalau manajemen ketiga bank tersebut langsung menyambut hangat keputusan pemerintah melonggarkan BMPK.

Kalau bank tersebut memaksakan diri dengan memanfaatkan peraturan pemerintah untuk mengakuisisi bank di luar kemampuannya, maka sekali lagi mereka melonggarkan prinsip kehati-hatian. Bukankah mereka bisa mengakuisi bank lain sesuai kemampuan?

Pelonggaran BMPK berpotensi menimbulkan bencana bagi perbankan sendiri, yang selama ini masih disusui oleh pemerintah sebagaimana terlihat dari struktur bunga bank yang berlaku sedikitnya tiga tahun terakhir. Kini bank menikmati spread suku bunga yang gemuk. Dengan membayar bunga 3-5 persen setahun untuk deposan, bank bisa menyalurkan dan masyarakat ke SBI dengan yield di atas 7 persen dan ke SUN, dengan yield di atas 10 persen. Hasil dari SUN dan SBI ini yang membuat bank bisa memperoleh laba dalam beberapa tahun terakhir, meskipun nilai laba tersebut kalau digabungkan juga masih jauh di bawah kerugian yang diderita bank kibat krisis moneter. Hal ini menunjukkan sebenarnya, bahwa bank belum dalam kondisi siap untuk berekspansi.

Pelonggaran BMPK berpotensi meningkatkan non-performing loan, yang selama ini dicoba ditekan. Lebih dari itu, upaya memacu ekspansi kredit bank ke sektor infrastruktur dengan cara ini bisa menempatkam bank dalam posisi bahaya. Kalau Bank A misalnya menggunakan batas atas BMPK pada dua proyek saja dan proyek tersebut gagal, maka permodalan bank tersebut sangat terganggu. Bila tidak dijalankan secara hati-hati, aturan baru mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dikhawatirkan melahirkan petaka dalam dunia perbankan sehingga BMPK berubah makna menjadi Bakrie Masuk Perbankan Kacau.

Sebetulnya, kalau proyek infrastruktur aman dan menguntungkan, tentu tanpa disuruh atau dipaksa pun bank akan berinvestasi di proyek infrastruktur, bukan seperti selama ini, memusatkan kredit ke sektor konsumsi yang tenor pinjamannya lebih pendek dan menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa sektor infrastruktur berisiko cukup besar dan oleh karena itu harus dilakukan secara ekstra hati-hati.

Masalah kredit ke infrastruktur lebih besar lagi kalau proyek-proyek yang umumnya bernilai besar ini merupakan upaya untuk mencari untung bagi segelintir kelompok elite ekonomi. Proyek infrastruktur jelas bernilai sangat besar. Oleh karena itu hanya terbuka bagi BUMN dan sedikit pengusaha kelas kakap. Bisa jadi proyek ini merupakan bagian dari perjanjian politik selama pemilihan umum tahun lalu.

Post Scriptum

Salah satu langkah guna merealisasikan program percepatan pembangunan infrastruktur, pada pertengahan Januari 2005 pemerintah menyelenggarakan Indonesia Infrastructure Summit, sebuah momen di mana pemerintah menawarkan serangkaian proyek infrastruktur kepada pemodal baik domestik maupun asing. Dan sebagai tindak lanjut dari momentum tersebut, Presiden pada 3 Mei 2005 mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perpres ini memang untuk mengatasi salah satu kendala utama pembangunan proyek infrastruktur yang selama ini mengemuka, yakni pembebasan lahan.

Perpres ini mendapat tantangan keras dari berbagai kalangan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Komisi II DPR misalnya mendesak agar Perpres tersebut direvisi. Salah satu alasannya adalah banyaknya pasal-pasal yang terbuka bagi penafsiran beragam sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Satu alasan lain adalah adanya sejumlah pasal yang dalam implementasinya di lapangan merugikan rakyat, misalnya pasal-pasal mengenai panitia pengadaan tanah, proses musyawarah, ganti rugi dan pencabutan hak atas tanah.

Pada akhir Februari 2005 dalam sebuah kesempatan saya menanyakan kepada seorang Deputy Gubernur BI tentang kebijakan BMPK. Menurut beliau, kebijakan pelonggaran BMPK merupakan bentuk peran serta BI dalam mendukung program pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi. (Catatan: tulisan ini pernah dimuat di Harian Merdeka, yang kini sudah almarhum).

0 Responses to “Pemimpin Tanpa Pamrih Pribadi”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Situs Ini Telah Dikunjungi

  • 80,486 Tamu

Rubrik

Tulis alamat email Anda untuk menerima pemberitahuan setiap ada unggahan baru.

Join 27 other followers


%d bloggers like this: