Luruskan Arah Kebijakan Pertanian

Artikel ini pertama kali dipublikasikan di Harian Jurnal Nasional | Jum’at, 16 Dec 2011

Luruskan Arah Kebijakan Pertanian

Oleh Sadar Subagyo

Anggota Komisi XI DPR RI

 

NABI Muhammad konon pernah menganjurkan umat Islam belajar sampai ke China. Saya menggunakan kata konon, karena ada yang meragukan bahwa ungkapan tersebut benar-benar merupakan sabda Nabi. Terlepas dari diskusi tentang kesahihan sabda tersebut, tampaknya bangsa Indonesia memang perlu belajar ke China. Alasannya di depan mata. China telah menggeser Jepang sebagai perekonomian terbesar kedua di dunia. Bukan itu saja. China akan menjadi negara terbesar di dunia, menggeser Amerika Serikat (AS) sebagai negara dengan perekonomian terbesar.

 

Pergeseran ini tidak akan terlalu lama. Dalam laporan resminya baru-baru ini, IMF memprediksi ekonomi China akan melampaui AS secara riil pada 2016. Menurut IMF, nilai PDB China akan tumbuh dari US$11,2 triliun pada 2010 menjadi US$19 triliun pada 2016. Sementara itu PDB AS akan naik dari US$15,2 triliun menjadi US$18,8 triliun pada periode yang sama. Dengan besaran ini, US menyumbang 17,7 persen darioutput dunia, sedangkan China 18 persen. Sebuah riset oleh IHS Global Insight menunjukkan, China telah menyalip AS sebagai produsen barang manufaktur terbesar di dunia. Menurut IHS Global, China memproduksi 19,9 persen barang manufaktur dunia pada 2010, sedangkan AS hanya 19,4 persen.

 

Apa yang membuat China begitu maju sehingga akan mampu menyalip AS? Jawaban ini antara lain diberikan oleh Hu Zuliu dan Mohsin S Khan dari Departmen Riset IMF. Dalam makalah kerjanya bertajuk Why Is China Growing So Fast?, kedua penulis menyimpulkan bahwa kemajuan China adalah karena kebijakan ekonomi yang tepat. Sembari melakukan reformasi ekonomi dari ekonomi terpimpin ke ekonomi berorientasi pasar sejak 1978, China menerapkan kebijakan yang memberi insentif ke sektor pertanian dan perusahaan swasta kecil. Kombinasi tersebut terbukti dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

 

Dengan mendorong pertumbuhan usaha perdesaan, China mampu memenuhi kebutuhan makan sekitar 1,4 miliar penduduknya dan mampu menekan angka urbanisasi, sehingga industrialisasi tidak menimbulkan krisis di perkotaan. Kebijakan China tersebut mampu menarik masuk langsung investasi asing, yang menciptakan lapangan kerja dan menghubungkan ekonomi China ke pasar internasional. Hasilnya, bila sebelum 1978 ekonomi China tumbuh 6 persen setahun, setelah 1978 ekonomi China rata-rata tumbuh 9 persen setahun.

 

Bandingkan kinerja ekonomi China dengan Indonesia, yang memiliki keunggulan kompetitif untuk memproduksi bahan makan berkat lahannya yang luas dan subur. Ditambah iklim yang mendukung, mestinya Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan, atau bahkan mengekspor. Namun kebijakan yang salah arah selama ini telah membuat banyak sumber daya (lahan dan tenaga kerja) tidak dimanfaatkan secara efisien.

 

Hasilnya adalah sebuah paradoks: negara yang dikenal sebagai negeri agraris tetapi mengimpor bahan makanan pokok, seperti: beras, gula, kedelai, susu, dan daging. Ini sangat disayangkan karena mengimpor berarti menghabiskan cadangan devisa. Ketergantungan kita pada bahan makanan pokok impor jelas menunjukkan lemahnya kedaulatan bangsa. Lihat saja kasus terhentinya pasokan sapi dari Australia pada pertengahan 2011. Hanya karena dinilai tidak memperlakukan sapi sebagaimana mestinya, otoritas di Australia membekukan izin ekspor sapi ke Indonesia.

Kondisi yang patut disesalkan ini antara lain tercipta karena kebijakan yang salah arah. Ini terlihat jelas dari alokasi anggaran untuk sektor pertanian dalam APBN. Untuk kepentingan petani yang mewakili 60 persen penduduk Indonesia, pemerintah menyediakan anggaran sangat kecil. Pada tahun anggaran 2011, anggaran untuk sektor pertanian naik dari IDR 10,16 triliun menjadi IDR16,7 triliun, atau 2 persen dari APBN 2001.

 

Dengan anggaran yang rendah, maka peran pemerintah di sektor pertanian juga kecil. Mengikuti jalan pikiran Joseph E Stiglitz dalam artikelnya bertajuk The End of Neo-liberalism di project syndicate, dengan anggaran yang kecil pemerintah sulit melakukan campur tangan di bidang pertanian, misalnya dalam memberikan subsidi ke sektor ini. Padahal, banyak negara maju memberikan subsidi besar ke sektor pertanian. Tanpa subsidi yang memadai, sektor pertanian menjadi kurang atraktif bagi investor besar. Kurangnya keberpihakan pemerintah ke sektor pertanian juga mendorong alih fungsi lahan pertanian.

 

Selain kurangnya dana pembangunan, pemerintah juga gagal dalam mengintegrasikan kebijakan pertanian. Pupuk untuk pertanian, misalnya, berada di bawah Kementerian Perindustrian; irigasi di bawah Kementerian PU; pemasaran produk pertanian berada di bawah Kementerian perdagangan. Akibatnya, volume produk pertanian Indonesia menjadi rendah dan daya saingnya di pasaran internasional juga rendah. Buktinya, Indonesia mengimpor banyak produk pertanian. Kondisi ini kemudian menyebabkan banyak petani tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada gilirannya, mereka menjual tanahnya pada sebagian penduduk kaya.

 

Indikator pelepasan lahan oleh petani ini jelas, yakni: meningkatnya persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan. Tidak hanya itu, banyak petani akhirnya teralienasi dari sawah ketika pemilik sawah yang baru kemudian mengonversi sawahnya menjadi bangunan. Hal ini dipermudah karena belum adanya ketentuan atau undang-undang yang menjamin pelestarian lahan pertanian di mana sampai luasan tertentu lahan pertanian tidak boleh lagi dibagi-bagi. Sebagai gambaran: di Prancis dan Belanda, ada undang-undang yang menetapkan luasan lahan minimal setiap petani sebesar empat hektare dan melarang konversi lahan menjadi bangunan untuk perumahan atau industri

 

Lemahnya sektor pertanian membawa dampak negatif lain, yakni: terus maraknya gelombang urbanisasi. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan penduduk perkotaan yang lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk di perdesaan. Pada gilirannya, urbanisasi menyebabkan persoalan perkotaan semakin besar.

 

Sebenarnya, persoalan di sektor pertanian ini sudah teridentifikasi. Banyak ilmuwan telah mengemukakan pandangan mereka untuk memprioritaskan sektor pertanian. Namun, tidak mudah meluruskan kebijakan ini karena segelintir orang diuntungkan dengan kondisi seperti ini, yakni: mereka yang selama ini menjadi pengimpor bahan makanan. Selain itu tampaknya ada skenario jahat yang ingin membuat bangsa Indonesia tetap lemah. n

 

 

close

0 Responses to “Luruskan Arah Kebijakan Pertanian”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Situs Ini Telah Dikunjungi

  • 80,486 Tamu

Rubrik

Tulis alamat email Anda untuk menerima pemberitahuan setiap ada unggahan baru.

Join 27 other followers


%d bloggers like this: