Bola Salju Utang Pemerintah Oleh Sadar Subagyo

Penulis adalah Anggota DPR RI. Artikel ini pertama kali diterbitkan di Koran Jakarta pada 29Desember 2011

Masyarakat dunia saat ini menatap prospek perekonomian 2012 dengan penuh pesimisme. Kita semua percaya bahwa 2012 adalah awal dari sebuah krisis ekonomi global yang lebih parah daripada krisis global 2008. Bahkan, Direktur Pengelola IMF Christine Lagarde khawatir bahwa krisis mendatang lebih parah daripada depresi ekonomi pada 1930-an. “Semua negara, baik yang terbelakang, berkembang, dan supermaju, tidak akan kebal dari krisis,” kata Lagarde seperti dikutip Bloomberg (15/12).

Krisis ekonomi dunia jelas akan menjadi tantangan berat bagi perekonomian nasional. Krisis itu akan mengganggu ekspor nasional sebagai implikasi dari melemahnya perekonomian dunia. Krisis itu juga dikhawatirkan akan mendorong pemodal asing yang dominan di pasar modal nasional, menarik dana mereka dan membawanya kembali ke negara mereka sampai likuiditas di pasar keuangan menjadi kering. Pemerintah telah memperoleh mandat dari UU APBN 2012 untuk mengambil langkah yang diperlukan guna menangani krisis tersebut.

Inti dari rencana kebijakan itu adalah membuka kantong uang untuk mendorong konsumsi dan investasi. Tujuan dari langkah-langkah itu adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai, kondisi sosial-ekonomi masyarakat akan semakin buruk. Angka pengangguran dan kemudian angka kemiskinan, akan semakin tinggi. Mengatasi persoalan dengan langkah ad hoc adalah keharusan, tetapi akan bijaksana kalau pemerintah juga membangun benteng untuk menahan setiap guncangan ekonomi, termasuk krisis yang ada di depan mata, yang disebut sovereign debt crisis, bersumber pada utang pemerintah di beberapa anggota Uni Eropa. Menurut Lagarde, krisis ini sudah sampai ke level yang tidak bisa diatasi negara yang bersangkutan. Memang sebenarnya utang pemerintah adalah seperti bola salju, yang semakin lama semakin tidak tertahankan. Apa yang terjadi di Uni Eropa dan AS adalah bukti yang jelas. Uni Eropa mulai khawatir soal peningkatan utang sejak 2009, ketika terjadi penurunan peringkat utang pemerintah seperti Yunani, Portugal, dan Irlandia, menyusul adanya krisis keuangan global 2008. Akibatnya, negara-negara tersebut sulit menerapkan kebijakan gali lubang tutup lubang (refinancing) atas utang mereka. Hasilnya, pada Mei 2010, Menteri Keuangan Eropa mengeluarkan paket yang disebut European Financial Stability Facility (EFSF) senilai 750 miliar euro untuk menjaga stabilitas keuangan Eropa. Pada Oktober 2011, para pemimpin zona Eropa mengeluarkan kembali paket tindakan senilai 250 miliar euro untuk mencegah hancurnya ekonomi negara anggota. Dana ini diperoleh dengan menerbitkan surat utang negara membengkak. Sebenarnya, pada 1992, anggota Uni Eropa menandatangani Maastricht Treaty, yaitu mereka berjanji membatasi defisit belanja negara dan dan level utang. Namun sejumlah negara, khususnya Yunani dan Italia, menyiasati kesepakatan tersebut dengan menggunakan derivatif sehingga utang mereka menumpuk, tetapi sulit terdeteksi sampai akhirnya meledak. Melonjaknya utang UE sebagian terjadi ketika banyak negara menarik pemodal asing selama awal tahun 2000-an dan memanfaatnya untuk beragam tujuan. Bank-bank Irlandia meminjamkan uang pinjaman ke sektor sehingga menghasilkan gelembung besar. Ketika gelembung meletus, pemerintah Irlandia turun tangan dengan menanggung utang swasta. Pemerintah Yunani menggunakan uang pinjaman untuk menaikkan gaji dan tunjangan pensiun pegawai negeri. Bagaimana dengan pengalaman AS? Pemerintah AS membatasi utang, dengan menetapkan ambang batas atas (ceiling) utang sejak 1917. Ceiling ini dapat dinaikkan dengan persetujuan kongres dan ditandatangai presiden. Kenyataannya, utang AS terus meningkat. Pada 1997, batas utang adalah 5,950 miliar dollar AS dan meningkat 10 kali menjadi 14,294 miliar dollar AS pada 2010. Pada 3 Agustus 2011, pemerintah AS menambah utang 238 miliar dollar AS, sebagai bagian dari pelonggaran ambang utang sebanyak 2,4 triliun dollar AS yang ditandatangani Presiden Obama. Tambahan utang baru pada 3 Agustus itu meningkatkan rasio utang terhadap PDB, ukuran untuk keberlanjutan pembangunan di atas 100 persen. Dua hari sesudah itu, seperti kita ketahui, lembaga pemeringkat Standard dan Poor’s menurunkan peringkat utang AS dari AAA menjadi AA dengan prospek negatif. Penurunan peringkat ini mengguncang pasar keuangan global dan merembet ke Eropa. Menurut Joseph E Stiglitz, pemenang nobel dalam Ilmu Ekonomi, penambahan utang tersebut adalah karena tekanan pemodal yang akan mengklaim default jika AS tidak menambah utang baru yang digagas oleh gerakan Tea Party, dengan munurunkan belanja pemerintah dan defisit anggaran. Tanpa utang baru, AS akan kesulitan membayar bunga dan pokok utang. Di sisi lain, kelompok liberal juga beranggapan bahwa utang baru diperlukan untuk menstimulasi perekonomian yang lesu, menciptakan lapangan kerja dan mendorong konsumsi. Belanja pemerintah ini diperlukan karena multiplier eff ect-nya . Setiap dollar yang dibelanjakan pemerintah akan meningkatkan produk domestik bruto lebih besar dari satu dollar AS. Sebenarnya kita sudah kesulitan mengendalikan utang pemerintah. Meskipun ada upaya menekannya, utang pemerintah terus meningkat. Total utang pemerintah per Juli 2011 adalah 1.733,6 triliun rupiah, atau naik 56,8 triliun rupiah dari 1.676,9 triliun rupiah per Desember 2010. Sebagian besar utang pemerintah berbentuk surat utang negara yang menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi krisis moneter 1997. Pada 1998, pemerintah menerbitkan obligasi negara senilai 710,524 triliun rupiah, di antaranya 701 triliun rupiah untuk menolong bank-bank yang kolaps akibat krisis. Setiap tambahan utang berarti tambahan beban. Jelas beban utang ini mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai program pembangunan. Menambah utang untuk menutup defisit anggaran, khususnya selama resesi, memang perlu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi Indonesia, seperti banyak negara lain, terbiasa berbelanja lebih banyak daripada pendapatan, sehingga harus terus menutupi defisit anggaran dengan uang pinjaman. Defisit ini akan masuk ke dalam anggaran belanja tahun berikutnya, yang juga akan semakin besar. Krisis utang Eropa dan AS menjadi momentum untuk menahan laju bola salju. Cara yang bisa ditempuh adalah dengan menurunkan defisit anggaran. Untuk itu, pemerintah bisa mengambil sisi positif dari langkah Fitch Ratings menaikkan peringkat kredit Indonesia menjadi BBB-. Kenaikan peringkat ini memungkinkan pemerintah menerbitkan surat utang lebih murah daripada sebelumnya. Hendaknya kenaikan peringkat utang ini justru mendorong pemerintah menerbitkan surat utang lebih besar, kecuali kalau hasil penjualan digunakan untuk membiayai proyek pembangunan. Kalau tidak, utang tersebut hanya dinikmati pemodal asing dan segelintir pemodal domestik. Cara lain menurunkan utang adalah dengan membuat rencana anggaran secara lebih prudent dan efektif. Sebab selama ini banyak lembaga negara menyusun rencana anggaran dalam jumlah besar tanpa membuat program yang jelas. Ketika anggaran disetujui DPR dan disahkan pemerintah, anggaran tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Ini antara lain terlihat dari tingkat penyerapan anggaran yang rendah dan kemudian dihabiskan untuk hal-hal yang tidak direncanakan dan kurang efektif. Padahal sebagian anggaran belanja dibiayai dengan utang.

0 Responses to “Bola Salju Utang Pemerintah Oleh Sadar Subagyo”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Situs Ini Telah Dikunjungi

  • 80,486 Tamu

Rubrik

Tulis alamat email Anda untuk menerima pemberitahuan setiap ada unggahan baru.

Join 27 other followers


%d bloggers like this: