Jaminan Sosial untuk Pekerja Informal

[Artikel ini pertama kali dipublikasikan di Jurnal Nasional | Selasa, 14 Feb 2012]

BAPAK Jaka yang saya hormati, saat ini keluarga saya menjalankan usaha rumah tangga yang dirintis oleh kakek buyut saya. Usaha kami berjalan cukup lancar, namun tidak bisa berkembang karena berbagai hal. Saat ini kami mempekerjakan 10-15 orang. Kami berusaha mempertahankan mereka dan membaca tentang jaminan kesehatan untuk yang katanya akan bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. Bagaimana kami sama bisa memperoleh jaminan kesehatan tersebut?

Wawan, Jogjakarta

Bapak Wawan, terima kasih atas pertanyaannya. Langkah bapak untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada karyawan adalah bijaksana. Dengan memberikan jaminan kesehatan, pekerja akan merasa lebih tenang dalam bekerja. Kondisi ini akan menciptakan loyalitas pada pekerja dan, pada gilirannya, akan meningkatkan produktivitas mereka. Sebenarnya, dengan skala usaha keluarga bapak sekarang, bapak sudah diwajibkan oleh peraturan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada pekerja. Mekanismenya adalah dengan mengikutsertakan mereka dalam program jaminan sosial bagi pekerja yang dijalankan oleh PT Jamsostek (Persero). Pemerintah berkepentingan dalam hal ini karena produktivitas pekerja, secara nasional, akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara. Namun kenyataannya, banyak pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban tersebut. Hanya sekitar 10 persen dari pekerja memperoleh jaminan kesehatan dari Jamsostek saat ini karena berbagai sebab. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan atau kepedulian pemberi kerja. Namun kelemahan PT Jamsostek, sebagai pengelola program, turut menyumbang pada rendahnya jumlah peserta program jaminan sosial bagi tenaga kerja. Selain Jaminan kesehatan, peserta program di PT Jamsostek juga akan memperoleh empat jaminan dasar lain yakni jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP) dan jaminan kematian (JK). Layanan tersebut tentu ada harganya, premi yang ditanggung bersama antara pekerja dan pemberi kerja. Secara legal sekarang perlindungan kesehatan menjadi hak para pekerja. Hal ini sejalan dengan berlakunya UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang merupakan perwujudan dari amanat UUD 1945 yang mengamanatkan adanya jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, menurut UU SJSN, tidak hanya pekerja formal –PNS dan karyawan swasta– tetapi pekerja Informal dan bahkan pengguran akan memperoleh jaminan sosial. Amanat UUD tersebut sejalan Deklarasi Hak-Hak Asasi manusia juga menjamin setiap orang untuk memperoleh Jaminan Sosial. Sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN setiap rakyat Indonesia berhak atas jaminan sosial yang menjadi kebutuhan dasar hidup sebagaimana disebutkan di atas. UU Nomor 40/2004 menetapkan bahwa kepesertaan dalam program SJSN bersifat wajib. Kalau sudah berjalan normal nantinya, seluruh rakyat Indonesia akan memiliki kartu jaminan kesehatan Nasional (JKN). Dengan kartu JKN, setiap penduduk dapat mengunjungi semua fasilitas kesehatan yang memasang logo JKN (menerima peserta JKN). Cukup serahkan kartu elektronik JKN penduduk dapat dilayani. Program SJSN menggunakan prinsip asuransi. Karena tujuan utamanya solidaritas sosial, maka mekanisme ini disebut asuransi sosial. Ini berarti bahwa peserta program harus memberikan kontribusi. Untuk penduduk yang tidak mampu maka premi akan dibayar oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Besaran premi kini masih dihitung. Yang jelas preminya sama untuk semua peserta dan terjangkau. Pekerja yang berpenghasilan di bawah batas yang ditetapkan pemerintah akan mendapat subsidi premi. Pemberi kerja juga turut membayar premi bagi pekerjanya. Untuk menjalankan SJSN, UU memberi mandat pemerintah untuk mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pasal 52 Ayat (2) UU SJSN memberikan batas waktu kepada pemerintah untuk menetapkan semua ketentuan yang mengatur mengenai BPJS dalam lima tahun sejak SJSN diundangkan. Namun pemerintah gagal memenuhi target waktu ini karena adanya perdebatan alot antara para pemangku kepentingan. Kondisi ini mendorong anggota DPR menggunakan hak inisiatif dengan menyusun RUU BPJS. Setelah perdebatan alot RUU BPJS disetujui DPR dan disahkan Presiden pada November 2001. Selama menunggu pembentukan BPJS, pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan mengambil prakarsa untuk membentuk asuransi kesehatan bagi penduduk miskin (Askeskin) pada 2005. Karena berbagai kritikan, akhirnya mengubah program Askeskin menjadi Jamkesmas pada 2008. Jamkesmas dan Askeskin memiliki tujuan ysang sama: menjamin pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin. Jamkesmas dijalankan oleh Kementerian Kesehatan dan Askeskin diselenggarakan oleh PT Askes. Jamkesnas dibiayai oleh pemerintah pusat, dengan anggaran yang diputuskan setiap tahun oleh DPR. Alokasi anggaran Jamkesmas pada 2011 adalah Rp5,1 triliun, naik dari Rp4,5 triliun pada 2010. Melindungi 76,4 juta rakyat miskin, Jamkesmas hanya memberikan manfaat sangat kecil, hanya Rp7.000 per jiwa. Untuk melengkapi program ini ada juga program jaminan kesehatan daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah, tingkat I dan II, sesuai kemampuan mereka. Jamkesda menyasar penduduk miskin yang tidak tersentuh Jamkesmas. Kepesertaan dalam Jamkesmas diseleksi oleh pemerintah desa berdasarkan pada kuota, yang ditetapkan berdasarkan data kemiskinan yang dihimpun Badan Pusat Statistik. Sebagai operator program, Kementerian Kesehatan mendistribusikan dana terutama ke rumah sakit pemerintah. Karena keterbatasan dana, masuk akal kalau layanan kesehatan sering dikeluhkan. Pemerintah juga bertanggung jawab ketersediaan jumlah dan jenis obat. Pada 2011 program Jamkesmas hanya memberikan manfaat kepada sekitar 70 juta orang. Ditambah dengan sekitar 24 juta pekerja formal (baik di sektor pemerintah maupun swasta) masih ada sekitar 164 juta jiwa belum terlindungi jaminan apapun dan rentah jatuh miskin kalau jatuh sakit. Dari 164 juta ini termasuk petani dan pekerja di sektor informal. Program SJSN nantinya akan diselenggarakan oleh dua Badan Penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS), BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan nantinya merupakan transformasi (perubahwan wujud) dari Askes Tbk dan BPJS Ketenagakerjaan adalah transformasi dari PT Jamsostek dan tetap mengelola 4 jaminan yakni JHT, Jaminan Kematian (JKM) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Pensiun. Pengelolaan kesehatan (JPK) yang selama ini dikelola PT Jamsostek akan dialihkan ke badan hukum baru yang merupakan transformasi dari PT Askes. Jamsos ala BPJS ini tidak sama dengan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Dalam BPJS masyarakat yang memenuhi syarat wajib membayar premi dan dalam Jamkesmas masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara gratis. Selain itu, program SJSN tidak dirumuskan untuk menanggung semua pelayanan kesehatan sebagaimana Jamkesmas. Karena hanya pelayanan kesehatan dasar saja yang akan dijamin oleh BPJS. UU SJSN memang memilih bentuk asuransi sosial sebagai pelaksanaan dari UUD’45. Artinya rakyat memang harus mengasuransikan dirinya masing-masing. Hal ini perlu untuk mencegah adanya moral hazard (bencana moral). Kalau semuanya gratis, orang cenderung kurang peduli soal perawatan kesehatan sehingga biaya kesehatan menjadi mahal. Di sisi lain, kalau gratis semua maka beban negara akan sangat besar. Padahal, sebagian dari dana tersebut diperoleh dari meminjam. Nah saudara Wawan, saya berharap paparan tersebut akan membuat Anda memahami program jaminan sosial dan mengambil langkah yang diperlukan. Meskipun SJSN bagi pekerja baru akan diberlakukan pada Juli 2015, tetapi Anda dapat melakukannya sekarang. Caranya, datangi kantor PT Jamsostek sekarang dan daftarkan karyawan Anda dalam program yang ditawarkan PT Jamsostek. Dalam hal ini semakin awal memulai semakin baik. Karena banyak detail dari program jaminan sosial negara masih dalam proses, jangan lupa untuk meng-update informasi tersebut lewat PT Jamsostek. Salam Investasi Jaka Eko Cahyono

0 Responses to “Jaminan Sosial untuk Pekerja Informal”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Situs Ini Telah Dikunjungi

  • 80,486 Tamu

Rubrik

Tulis alamat email Anda untuk menerima pemberitahuan setiap ada unggahan baru.

Join 27 other followers


%d bloggers like this: