Keuangan Pribadi bagi Buruh (Bagian Pertama)

[Artikel ini pertama kali dipublikasikan di Jurnal Nasional pada | Selasa, 24 Jul 2012]

Selamat siang Pak Jaka. Saya menjadi peserta pelatihan pekerja tentang jaminan sosial yang diselenggarakan di Tangerang, Banten beberapa waktu lalu. Bapak menjadi salah satu pembicara. Setelah mendengarkan uraian Bapak, kami menyadari bahwa materi tersebut kami perlukan. Sebetulnya saya ingin menanyakan beberapa seputar materi yang Bapak sampaikan. Namun waktunya tidak keburu. Begini, dalam ceramah Bapak menganjurkan untuk tidak berutang. Masalahnya, kami para pekerja tidak bisa membeli tanpa kredit untuk barang bernilai tinggi seperti sepeda motor, mobil atau rumah. Kalau harus menabung sampai terhimpun uang seharga rumah (sekarang), harga rumah sudah naik. Bagaimana solusinya?

Ny. Indah, Tangerang – Banten

Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, saya ingin sedikit memaparkan program pelatihan tersebut. Kebetulan saya adalah salah satu perancang program tersebut. Selain materi tentang keuangan pribadi (personal finance), pelatihan tersebut juga membahas jaminan sosial dan hak-hak pekerja dalam kaitannya dengan pemberi kerja.

Program itu sendiri terlaksana untuk memanfaatkan momentum diberlakukannya UU Nomor 24/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU ini merupakan realisasi dari Pasal 28 UUD, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak akan jaminan sosial.

Berbeda dengan sistem jaminan sosial yang pernah diselenggarakan di Indonesia, SJSN bersifat universal atau mencakup semua penduduk. Secara teknis ada lima jaminan sosial dasar yang tersedia di Indonesia yakni jaminan kesehatan, kecelakaan di tempat kerja, jaminan hari tua, pensiun, dan jaminan kematian.

Program SJSN dijadwalkan akan mulai berlaku pada 2014. Prasyarat untuk pelaksanaan program SJSN yang diamanatkan, yakni pembentukan badan penyelenggara, sudah terlaksana meskipun terlambat. Pada November 2011 pemerintah mengundangkan UU BPJS. Perlu dicatat karena keterbatasan anggaran pemerintah, belum semua dari lima jaminan sosial dasar akan tersedia. Kemungkinan hanya jaminan kesehatan yang akan terlaksana terlebih dahulu, dan semoga yang lain bertahap akan diberikan juga.

SJSN adalah program negara untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sasarannya adalah agar setiap penduduk dapat memenuhi dan mempertahankan kebutuhan dasar hidup layak apabila kehilangan, atau berkurangnya pendapatan karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Sebetulnya misi dari SJSN adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Dengan memberikan jaminan sosial dasar, tentunya pemerintah berharap bahwa penduduk akan menggunakan dana (yang sedianya untuk memenuhi sedikitnya sebagian kebutuhan dasar), untuk meningkatkan kemakmurannya.

Bagaimana orang bisa dikatakan makmur? Orang, lembaga atau bahkan negara dikatakan makmur apabila mereka mampu mengakumulasi banyak sumber daya dan barang-barang berharga. Kemakmuran ini dinyatakan dengan sebuah ukuran dari seluruh nilai dari aktiva yang dimiliki seseorang, satu kelompok atau negara. Bagi individu, pernyataan kemakmuran yang paling umum adalah kekayaan bersih (net worth). Angka networth merupakan selisih dari total nilai aktiva dikurangi total kewajiban keuangan (termasuk di dalamnya utang).

Nah, saudari Indah, pelatihan yang kami selenggarakan dirancang untuk membantu meningkatkan kemakmuran kaum pekerja. Karena itu, materi pelatihan mencakup SJSN untuk memperkenalkan hak-hak dasar manusia; kemudian ada hubungan industri untuk memperkenalkan hak-hak pekerja dalam hubungan kerjanya dengan pemberi kerja.

Dengan kedua materi tersebut diharapkan pekerja akan memperoleh hak-hak normatif mereka, termasuk di dalamnya gaji, tunjangan dan atau bonus. Undang-Undang juga memberi pekerja hak untuk mendirikan serikat pekerja yang dapat mereka gunakan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan mereka. Keinginan pekerja untuk menjadi anggota atau tidak menjadi anggota serikat pekerja dilindungi UU.

Masalahnya kemudian, kemakmuran tidak semata-mata datang karena adanya jaminan pendapatan. Salah satu faktor yang turut menentukan jalan para pekerja menuju kemakmuran adalah cara mengelola pendapatan. Banyak orang dengan penghasilan jauh di atas buruh, tetapi tidak makmur karena mereka kurang seksama dalam mengelola pendapatannya. Misalnya saja, mereka hidup boros, memiliki beban utang yang besar atau tidak mampu mengelola kelebihan pendapatannya (residual income). Frasa ini mengacu kepada sisa pendapatan setelah dikurangi belanja untuk memenuhi kebutuhan dan membayar utang pribadi, termasuk di dalamnya cicilan kredit kepemilikan motor/mobil atau rumah.

Menurut saya, pengetahuan (dan kemudian pelaksanaan) perencanaan keuangan pribadi memang diperlukan oleh semua orang agar bisa meningkatkan kemakmuran. Pengetahuan dan pelaksanaan perencanaan keuangan ini menjadi lebih urgen bagi kaum pekerja mengingat kondisinya. Pada umumnya mereka memperoleh upah sesuai dengan upah minimum regional (UMR). Bahkan data dari PT Jamsostek menunjukkan bahwa sekitar 2/3 dari jumlah pekerja di Indonesia sekitar 30 juta tidak memperoleh layanan jaminan sosial.

Kondisi di atas membuat kaum pekerja berada di ambang garis kemiskinan. Sedikit saja persoalan keuangan yang sifatnya temporer melanda, mereka pun jatuh ke ranah kemiskinan. Kemungkinan jatuh menjadi miskin di kalangan pekerja sangat besar mengingat cara mereka mengelola keuangan sebagaimana ditunjukkan oleh sebuah riset oleh SMERU, sebuah lembaga riset independen. Menurut SMERU, yang melakukan riset untuk menanggapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada awal 2012, kebanyakan (32,25 persen) responden rumah tangga menyiasati kesulitan keuangan temporer dengan berutang. Selebihnya 16,8 persen responden mengatasi kesulitan keuangan temporer dengan mengurangi pengeluaran dan 15,3 persen lainnya mengatasi dengan menjual atau menggadaikan aset.

Dari ketiga pilihan tersebut, pilihan kedua (mengurangi pengeluaran) adalah langkah yang paling bijaksana dan sangat direkomendasikan untuk mengatasi kesulitan keuangan temporer. Meminjam atau menjual aktiva jelas akan mengurangi aktiva mereka, atau dengan kata lain mengalami pemiskinan. Persoalannya adalah apakah mengurangi pengeluaran kemudian berarti akan hidup dalam kekurangan, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesehatan mereka? Kalau ini yang terjadi, maka produktivitas mereka sebagai pekerja akan berkurang sehingga pada akhirnya akan menjauhkan mereka dari jalan menuju kemakmuran.

Ibu Indah, untuk edisi ini saya ingin menekankan pentingnya kaum pekerja mengelola keuangan dengan baik. Jawaban untuk pertanyaan Anda tentang utang akan saya sampaikan di rubrik ini dalam edisi mendatang.

0 Responses to “Keuangan Pribadi bagi Buruh (Bagian Pertama)”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Situs Ini Telah Dikunjungi

  • 80,405 Tamu

Rubrik

Tulis alamat email Anda untuk menerima pemberitahuan setiap ada unggahan baru.

Join 27 other followers


%d bloggers like this: